Kewenangan memberhentikan pejabat negara yang dimasukkan dalam tatib DPR berpotensi membuat DPR menjadi lembaga superbodi ...

Dalam manajemen pemerintahan yang berlandaskan sistem hukum dan demokrasi, prinsip checks and balances menjadi kunci dalam ...

DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test Independensi lembaga negara dinilai terancam ...

YLBHI Desak Revisi Tatib DPR Dibatalkan: Merusak Demokrasi, Melampaui Kewenangan. #Newsupdate #update #news #text ...

Tambahan kewenangan DPR tersebut telah mengeliminasi prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi ...

DPR menegaskan revisi tata tertib mengatur wewenang DPR untuk mengevaluasi pejabat negara, bukan mencopot para pejabat ...

DPR RI setujui revisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2020, menambah kewenangan evaluasi pejabat negara. Peneliti menilai ini ...

DPR gagal memahami makna frase pengawasan yang merupakan salah satu fungsi DPR sebagaimana Pasal 20A (1) UUD Negara RI 1945.

DPR RI sahkan revisi Tatib yang dapat berpotensi konflik kepentingan. Mereka bisa mencopot pejabat negara. Apa kata para ahli ...

Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, tentang Tata Tertib atau tatib DPR, memberikan kewenangan pada DPR mengevaluasi pejabat.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku heran dengan aturan revisi ...

Hal itu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Untuk itu, dalam konteks pimpinan KPK, ...