DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test Independensi lembaga negara dinilai terancam ...

DPR RI setujui revisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2020, menambah kewenangan evaluasi pejabat negara. Peneliti menilai ini ...

Tambahan kewenangan DPR tersebut telah mengeliminasi prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi ...

DPR RI diingatkan untuk tidak kelewat batas dalam melakukan fungsi pengawasan lembaga lain Evaluasi kinerja pejabat negara ...

YLBHI Desak Revisi Tatib DPR Dibatalkan: Merusak Demokrasi, Melampaui Kewenangan. #Newsupdate #update #news #text ...

DPR gagal memahami makna frase pengawasan yang merupakan salah satu fungsi DPR sebagaimana Pasal 20A (1) UUD Negara RI 1945.

Berbagai rezim otoriter sering kali menggunakan kontrol legislatif sebagai alat untuk melemahkan lembaga independen.

DPR RI sahkan revisi Tatib yang dapat berpotensi konflik kepentingan. Mereka bisa mencopot pejabat negara. Apa kata para ahli ...

Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2025 mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP)."Pemerintah ...

Peneliti dari PSHK UII menilai revisi Peraturan DPR kental dengan nuansa politik praktis. Anggota Dewan salah kaprah.

Seperti diketahui DPR kini punya kewenangan untuk mengevaluasi berkala pejabat negara yang menjabat lewat proses uji kelayakan dan kepatutan.

Pelajari tujuan dari konstitusi sebagai landasan fundamental negara. Pahami fungsi, jenis, dan kedudukan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.